Pembayaran Klaim BPJS Telat, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Adukan ke DPR

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim oleh Dewan Administrasi Asuransi Kesehatan (BPJS) kepada Komisi Delegasi IX. Wakil Presiden ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan keterlambatan pembayaran berarti mengganggu kegiatan rumah sakit.

“Pembayaran klaim kesehatan BPJS ke rumah sakit sering kali baru-baru ini, beberapa bahkan tidak dibayar, yang mengganggu dan menjadi hambatan bagi rumah sakit,” kata Noor saat dengar pendapat dengan Komisi IX Komisi Perwakilan IX di Jakarta, Kamis (7/11). Dia menambahkan bahwa untuk menutupi arus kas yang seharusnya diperoleh dari klaim BPJS Kesehatan, beberapa rumah sakit swasta diwajibkan membayar bank. “Masalahnya adalah utang bank adalah tingkat bunga yang dibebankan per hari,” katanya.

Noor mengatakan bahwa pada prinsipnya rumah sakit swasta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak kurang dari 73% anggota ARSSI berkontribusi pada program JKN dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dia juga mengeluh tentang klasifikasi rumah sakit swasta yang hanya termasuk dalam tipe C dan D. Klasifikasi ini menerima penggantian yang lebih rendah daripada lembaga perawatan kesehatan tipe A dan B. “Meskipun perawatan kesehatan yang diberikan sama,” keluh Noor.

Apalagi, lanjutnya, rumah sakit swasta masih dihadapkan dengan kebijakan pajak untuk obat-obatan dan alat kesehatan, yang cukup tinggi karena dianggap barang mewah. “Saya berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk menurunkan pajak untuk obat-obatan dan peralatan medis. Di negara lain tidak ada pajak untuk obat-obatan atau alat kesehatan. Meski sangat minim, “katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *